Perdebatan antara golongan-golongan politik di Belanda mengenai bagaimana cara dan dengan cara apa mengeksploitasi koloni tidak kunjung selesai. Politik kolonial konservatif yang dianggap kuno itu diserang oleh golongan liberal yang akan menguntungkan kedua belah pihak, penjajah dan terjajah, tetapi kenyataannya pihak terjajah tinggal terbelakang. Selanjutnya politik kolonial liberal itu tidak lepas dari kritikan golongan etis yang tengah muncul di panggung politik. Sebagai golongan baru yang mewakili zamannya maka idenya disesuaikan dengan kepentingan zaman. Eksploitasi dan kesejahteraan koloni harus dilakukan bersama tanpa berat sebelah. Kemudian muncullah Van Deventer yang mengatakan bahwa Indonesia telah berjasa membantu pemerintah Belanda memulihkan keuangannya meskipun dengan penuh pengertian, oleh sebab itu sudah sewajarnya kalau kebaikan orang Indonesia itu dibayar kembali. Oleh karena itu menurut Van Deventer ―hutang budi‖ itu harus di bayar dengan peningkatan kesejahteraan melalui triasnya yang terdiri dari ―Irigasi, Edukasi dan emigrasi‖. Keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah kolonial Belanda dari dari hasil eksploitasi kekayaan Nusantara begitu besar. Keuntungan yang terutama diperoleh darai tanam paksa ini dipergunkan untuk kepentingan pemerintah di negeri belanda, seperti untuk melunasi utang –utang, menurunkan pajak, membangun rel kereta apai, dan untuk kepentingan pertahanan. Van deventer dalam majalah De Gids menyebutkan jutaan gulden yang dihasilkan dari Hindia –Belanda itu sebagai Een Ereschuld, atau ― utang kehormatan ―. Menurut tokoh liberal ini, negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia atas semua kekayaan yang telah diperas dari hindia Belada dan ― utanag kehormatan ― itu sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Hindia Belanda di dalam kebikana kolonial
Tulisan Van deventer dan para pengecam dari kelompok politisi liberal lainnya seperti Van dedem, Van kol, De Waal, dan Van den Berg, ternyata berpengaruh besar. Proses politik pun terus bergulir, hingga tahun 1901 ratu Wilhemina mengumumkan perlunya suatu penyelidikan tentang kesejahtraan rakyat Jawa. Inilah yang disebut politik etis. Van Deventer yang kemudian dikenal sebagai ‖Bapak Pergerkan Politik Etis‖ telah menempatkan kesejahtraan penduduk pribumi diatas segala-galanya dan ia menjadi penentang kemiskinan di jawa sebagai akibat tanam paksa.
Politik etis memberikan edukasi ( pendidikan ), emigrasi ( Pemindahan penduduk ), dan Irigasi ( pengairan) bagi penduduk pribumi Pendidikan yang diberikan kepada rakyat pribumi ternyata telah melahirkan kelompok elite intelekltual. Mereka yang mendapat yang mendapat pendidikan abrat ini bukan saja menyerap ilmu pengetahuan barat, tetapai sekaligus juga dinagkitkan kesadrannya sebagai bangsa. Jadi, pendidikan Barat yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial ternyata bagai senjata makan tuan. Dari kalangan intelektual inilah muncul tokoh –tokoh pergerakan kebangsaan yang melahirkan berbagai organisasi pergerakan Hindia –Belanda
Tidak ada komentar:
Posting Komentar